BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pangan Nasional /National Food Agency (NFA) sejak tahun 2023 lalu telah meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan beras 10 Kg untuk Masyarakat miskin ekstrim.
Ditahun 2024 program ini telah memasuki tahap dua. Ini bersumber dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/CPP yang dikelola Bulog sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Jumlah sasaran dari Bapanas ini adalah 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan basis datanya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Bantuan Pangan Beras ini adalah salah satu dari sekian banyak program bantalan ekonomi pemerintah kepada Masyarakat berpendapatan rendah yang telah berlangsung sejak 2023. Bantuan beras ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pangan nasional Bersama Bulog.
Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai Upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino, menjaga stabilitas pangan dan menurunkan kemiskinan. Selain itu Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mendukung penstabilan harga beras ditingkat konsumen.
Apapun nama programnya yang pasti sasarannya adalah untuk Masyarakat miskin. Apalagi bantuan yang satu ini secara khusus untuk kategori mayarakat miskin Ekstrim. Artinya Masyarakat paling miskin.
Pada media Obor, Senin, 3 Mei 2024, di Kantor Desa Sondo. Muhammad (Ketua BPD Desa Sondo Kecamatan Monta), membeberkan atas temuan terjadinya kekurangan Berat/Netto pada beras bantuan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 10 Kg Perkeluarga tahap II.
“Temuan itu terjadi saat kami ke Kantor Desa, kemudian kami melihat ada beras bantuan itu, ya kami main timbang aja, kami temukan kekurangan, kami timbang lagi dan seterusnya. Semua karung yang kami timbang rata-rata ditemukan kekurangan 1-1.5 Kg per karung,” bebernya.
Pada saat yang sama, Sulaiman, S.Sos (Sekretaris Desa Sondo), juga ikut membenarkan temuan tersebut.
“kami secara Bersama ikut melakukan penimbangan sebagaima telah disampaikan oleh Ketua BPD. Benar adanya, bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa desa Lingkup Kecamatan Monta, juga menemukan kasus yang sama. Ini artinya dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti, kamin upayakan akan menempuh jalur hukum, karena ini telah merugikan warga kita, bahkan merugikan keuangan negara. Negara membayar 10 Kg padahal dilapangan hanya 8-9 Kg perkarung. Investigasi melalui jalur hukumlah untuk menemukan kerugian tersebut, saat ini hitungan kita bisa tembus milyaran,”terangnya.
Lebih jauh dikatannya, Ini mungkin sudah berlangsung lama, kebetulan kami Pemerintah Desa, di tahap II ini coba-coba aja melakukan penimbangan, sebelumnya kami tidak lakukan. Akhirnya setelah kami timbang, kami menemukan ada kekurangan 1 Kg setiap karungnya. Kami telah menyimpan Sebagian sebagai barang bukti, kemudian kita dokumentasikan.
“Kami menduga, ini melibatkan banyak orang, mustahil ini human eror. kami justru mencurigai Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan ikut terlibat di dalamnya. Mereka inikan pengawas langsung atas kualitas dan kuantitas barang. Tapi, semua itu kita akan sampaikan dulu kepada Lembaga hukum, Lembaga hukumlah yang akan melakukan penyelelidikan,”tandasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, yang dikonfirmasi awak Media ini, memberikan penjelasan, bahwa Program ini adalah Program nasional melalui badan pangan Nasional, yang telah melewati tahap dua bahkan mau tahap Tiga.
Kata dia, dalam soal temuan itu Bappeda hanya bertanggung jawab soal data Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bertanggung jawab atas Kualitas dan kuantitas adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Bima. Bulog adalah Pelaksana, tapi bulog itu telah melakukan lelang kepada Pihak Ketiga, kita sebutlah kontraktor/Penyedia logistic.
“Barang itu sebelum dilakukan penyaluran bulog melakukan penimbangan untuk memastikan beratnya sesuai atau tidak. Olehnya demikian silakan tanyakan Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Sementara yang berkaitan dengan data jumlah KPM di Kabupaten Bima mohon datang di Bappeda,” Tutupnya.
Kepala Bulog Kabupaten Bima, memberikan tanggapan melalui Pesan whatshap menuturkan, Tim tranporter sudah melakukan Pengecekan dan Koordinasi dengan pihak Desa.
“Tidak benar, semua Desa mengalami kekurangan sebanyak tersebut. Untuk Desa Nontotera permasalahan sudah diselesaikan. Untuk Desa Sondo sedang dilakukan Koordinasi. Pada prinsipnya, Pihak Transporter siap melakukan penggantian kekurangan beras sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.
*Red*